Pindahkan Lokalisasi Ke "Pulau Tikus"
BENGKULU - Pro kontra wacana membuka kembali eks lokalisasi di RT 8 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu terus berlanjut. Bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terang menolak mentah-mentah, bahkan meminta Pemda untuk memberantas praktik prostitusi, lain hal dengan sikap Gerindra dan PPP. Malah disarankan eks lokalisasi kembali dibuka tapi ditempatkan yang jauh seperti Pulau Tikus.
Dijumpai RB kemarin, politisi Partai Gerindra Sutardi, SH mengatakan sah-sah saja jika lokalisasi kembali dibuka. Namun tentunya dengan memperhatikan aspek lokasi dan kepentingan sosial lainnya. Sutardi berpendapat, praktik prostitusi memang sulit untuk diberantas, karena ini sudah melekat erat. Beragam cara sudah dilakukan, mulai dari pembinaan mental dan agama hingga memberikan keterampilan dan memulangkan ke kampung halaman tapi tak juga berhasil.
"Hasilnya sebaliknya, mereka (PSK, red) masih kembali lagi ke pekerjaan tersebut. Upaya yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dan mengantisipasi dampak sosial lainnya. Salah satunya jalan ya lokalisir mereka supaya tidak keliaran dan tempatkan jauh misalnya di Pulau Tikus," saran anggota Komisi I DPRD Kota tersebut.
Dengan melokalisir Pekerja Seks Komersil (PSK) maka beragam dampak negatif dikatakan Sutardi dapat diminimalisir, misalnya penularan penyakit HIV-Aids dan penyakit seks menular lainnya. Serta pembinaan dan pengawasan terhadap gerak-gerik PSK mudah dikontrol pemerintah, termasuk rutin memberikan konseling bahaya terhadap kehidupan prostitusi. Selain itu PSK tidak berkeliaran dijalanan untuk menjajakan diri pada lelaki hidung belang.
"Justru dengan adanya praktek prostitusi yang sembunyi-sembunyi saat ini, dimana beberapa kawasan wisata rentan menjadi lokasi perkenalan dan tawar menawar cukup membahayakan. Aksesnya menjadi lebih terbuka pada kondisi sosial yang ada. Dan ini bisa mempengaruhi kondisi masyarakat, ini yang tidak kita inginkan," imbuhnya.
Menempatkan dilokasi yang jauh, dikatakan Sutardi, sama artinya dengan membatasi pengunjung lokasi tersebut. Dimana secara perlahan dilakukan upaya meminimalisir praktik tersebut. Orang-orang yang ingin menggunakan jasa prostitusi pun menjadi berpikir dua kali dengan kawasan yang jauh.
"Ini tidak berarti kita membiarkan praktik prostitusi atau menutup mata. Justru dengan lokasi yang jauh dan terisolir maka orang akan berpikir dua kali untuk ke tempat tersebut hasilnya secara perlahan aktivitas prostitusi tersebut bisa redam, tentunya dengan konsistensi pemerintah melakukan pengawasan dilapangan jangan sampai ada yang tercecer dan berkeliaran," katanya.
Senada politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ujang Putra, S.Sos. Dia mengatakan, permasalahan praktik prostitusi merupakan persoalan yang kompleks sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan solusi secara komprehensif. Memberantas habis tidak berarti menyelesaikan persoalan, karena prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sudah turun termurun. Dikatakan Ujang Putra, tentunya harus dipandang sisi kemanusian yang ada, dimana tidak semua orang menginginkan hidup sebagai PSK, sebaliknya ada yang memang terjebak dan terpaksa untuk menjadi PSK.
"Lokalisir PSK yang ada, itu lebih tepat rasanya. Tentunya ada aspek psikologis dari PSK tersebut. Ketika mereka mendapatkan pembinaan dan mencoba hidup baik-baik tentunya pasti ada juga masyarakat yang tidak serta merta dapat menerima dan masih mencap jelek. Berikan pembinaan secara manusiawi, karena akan ada masa dimana mereka (PSK) tentunya tidak akan selamanya menjadi PSK, pasti setiap manusia ada masa sadarnya, makanya untuk saat ini lebih baik dilokalisir dan diberikan pembinaan," demikian Ujang Putra.
source : jpnn.com



